Provinsi Tapanuli dalam Sejarah

Tapanuli dalam Sejarah


Tahukah teman-teman pembaca SibatakJalanJalan.com, bahwasanya kawasan Tapanuli yang dahulu dikenal sebagai Residen Tapanuli diduduki oleh pasukan kolonial Belanda pada tahun 1826. 


provinsi tapanuli dalam sejarah

Pada awalnya Tapanuli merupakan salah satu kawasan yang berada dalam Keresidenan Sumatera Barat.

Dan dalam perkembangan selanjutnya yang oleh  pemerintah Belanda terus-menerus memantapkan kekuasaannya di Tapanuli, dengan cara menentukan batas-batas wilayah secara administratif pada masa pemerintahannya, dengan jelas kejelasan batas wilayah tersebut maka dibentuk pula status kepala wilayah pemerintahan yang berkuasa.

Dalam usulan Raad van Indie No.1 pada tanggal 13 April 1840, yang merupakan menjadi latar belakang pendirian Keresidenan Tapanuli. 

Dan pada tahun-tahun berikutnya  dalam Besluit No.1 pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuk kemudian Pemerintahan Daerah Tapanuli dan pengangkatan staf pemerintahan, juga pengangkatan kepala-kepala Luhak dan daerah Tapanuli di bawah Kewenangan Komite Nasional Daerah (KND) .

Undang-undang ini menetapkan 3 (tiga) jenis daerah yaitu Keresidenan, Kabupaten dan Kota dimana undang-undang ini menyatakan berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.


Sejarah Tapanuli pada Masa Pemerintahan Belanda

Keresidenan Tapanuli kemudian dipimpin seorang Residen bangsa Belanda yang berkedudukan di Sibolga. Keresidenan Tapanuli yang dulu disebut Residentie Tapanuli, dimana terdapat 4 Afdeling (Kabupaten) , diantaranya yaitu Afdeling Batak Landen, Afdeling Padang Sidempuan, Afdeling Sibolga dan Afdeling Nias.

Kemudian Afdeling Batak Landen kemudian dipimpin seorang Asisten Residen yang ibu kotanya Tarutung yang terdiri 5 Onder Afdeling (Wilayah) yaitu:

    1. Onder Afdeling Silindung (Wilayah Silindung) ibu kotanya Tarutung.
    2. Onder Afdeling Hoovlakte Van Toba (Wilayah Humbang) ibu kotanya Siborongborong.
    3. Onder Afdeling Toba (Wilayah Toba) ibu kotanya Balige.
    4. Onder Afdeling Samosir (Wilayah Samosir) ibu kotanya Pangururan.
    5. Onder Afdeling Dairi Landen (Kabupaten Dairi sekarang) ibu kotanya Sidikalang.

Tiap-tiap Onder Afdeling mempuyai satu Distrik (Kewedanaan) dipimpin seorang Distrikchoolfd bangsa Indonesia yang disebut Demang dan membawahi beberapa Onder Distrikten (Kecamatan) yang dipimpin oleh seorang Asisten Demang.


Menjelang Perang Dunia II

Menjelang Perang Dunia II, distrik-distrik di seluruh keresidenan Tapanuli dihapuskan dan beberapa Demang yang mengepalai distrik-distrik sebelumnya diperbantukan ke kantor Controleur masing-masing dan disebut namanya Demang Terbeschingking.

Dengan penghapusan ini para Asisten Demang yang ada di kantor Demang itu ditetapkan menjadi Asisten Demang di Onder Distrik bersangkutan. Kemudian tiap Onder Distrik membawahi beberapa negeri yang dipimpin oleh seorang kepala Negeri yang disebut Negeri Hoofd.

Pada waktu berikutnya diubah dan dilaksanakan pemilihan, tetapi tetap memperhatikan asal usulnya. Negeri-negeri ini terdiri dari beberapa kampung, yang dipimpin seorang kepala kampung yang disebut Kampung Hoafd dan juga diangkat serupa dengan pengangkatan Negeri Hoofd.


Sejarah Tapanuli pada Masa Pemerintahan Jepang

Kemudian teman-teman pembaca, ada masa dimana Provinsi Tapanuli diduduki oleh Jepang, yaitu pada waktu tahun 1942-1945 struktur pemerintahan di Tapanuli Utara hampir tidak berubah, hanya namanya yang berubah seperti:

  1. Asistent Resident diganti dengan nama Gunseibu dan menguasai seluruh tanah batak dan disebut Tanah Batak Sityotyo.
  2. Demang-demang Terbeschiking menjadi Guntyome memimpin masing-masing wilayah yang disebut Gunyakusyo.
  3. Asisten Demang tetap berada di posnya masing-masing dengan nama Huku Guntyo dan kecamatannya diganti dengan nama Huku Gunyakusyo.
  4. Negeri dan Kampung Hoofd tetap memimpin Negeri/Kampungnya masing-masing dengan mengubah namanya menjadi Kepala Negeri dan Kepala kampung.


Sejarah Tapanuli pada Masa Pemerintahan Republik Indonesia

Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mulailah membentuk struktur pemerintahan baik di pusat dan di daerah. Dengan diangkatnya Dr. Ferdinand Lumbantobing sebagai Residen Tapanuli.

Disusunlah struktur pemerintahan dalam negeri di Tapanuli sebagai berikut :
  1. Nama Afdeling Batak Landen diganti menjadi Luhak Tanah Batak dan sebagai luhak pertama diangkat Cornelis Sihombing.
  2. Nama Budrafdeling diganti menjadi Urung dipimpin Kepala Urung, Para Demang memimpin Onder Afdeling sebagai Kepala Urung.
  3. Onder Distrik diganti menjadi Urung kecil dan dipimpin Kepala Urung Kecil yang dulu disebut Asisten Demang.

Selanjutnya dalam waktu tidak begitu lama terjadi perubahan, nama Luhak diganti menjadi kabupaten yang dipimpin Bupati, Urung menjadi Wilayah yang dipimpin Demang, serta Urung Kecil menjadi Kecamatan yang dipimpin oleh Asisten Demang.

Pada tahun 1946 Kabupaten Tanah Batak terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu Wilayah Silindung, Wilayah Humbang, Wilayah Toba, Wilayah Samosir dan Wilayah Dairi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Demang. Kecamatan-kecamatan tetap seperti yang ditinggalkan Jepang.


Bentuk Dukungan Pemerintah pada daerah Tapanuli pada Masa Republik Indonesia Serikat (RIS)

Pada Tahun 1947 terjadi Agresi I oleh Belanda di mana Belanda mulai menduduki daerah Sumatra Timur maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan strategis dan untuk memperkuat pemerintahan dan pertahanan,


Kemudian kabupaten Tanah Batak dibagi menjadi 4 (empat) kabupaten

Wilayah menjadi kabupaten dan memperbanyak kecamatan. Tahun 1948 terjadi Agresi II oleh Belanda, untuk mempermudah hubungan sipil dan Tentara Republik, maka pejabat-pejabat Pemerintahan Sipil dimiliterkan dengan jabatan Bupati Militer, Wedana Militer dan Camat Militer

Untuk mempercepat hubungan dengan rakyat, kewedanaan dihapuskan dan para camat langsung secara administratif ke Bupati.

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada pengesahan kedaulatan, pada permulaan tahun 1950 di Tapanuli dibentuk Kabupaten baru yaitu Kabupaten Tapanuli Utara (dulu Kabupaten Batak), Kabupaten Tapanuli Selatan (dulu Kabupaten Padang Sidempuan), Kabupaten Tapanuli Tengah (dulu Kabupaten Sibolga) dan Kabupaten Nias.

Dengan terbentuknya kabupaten ini, maka kabupaten-kabupaten yang dibentuk pada tahun 1947 dibubarkan.
 
Di samping itu di setiap kabupaten dibentuk badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang anggotanya dari anggota partai politik setempat.


Undang-undang nomor 12 tahun 1998 dan Pemekaran Kabupaten baru

Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Dairi pada waktu itu, maka untuk meningkatkan daya guna pemerintahan, pada tahun 1956 dibentuk Kabupaten Dairi yang terpisah dari Kabupaten Tapanuli Utara. 

Salah satu upaya untuk mempercepat laju pembangunan ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan stabilitas keamanan adalah dengan jalan pemekaran wilayah.

Pada tahun 1998 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal.

Kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan kembali menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Demikian Sejarah Provinsi Tapanuli yang bisa SibatakJalanJalan.com bagikan kepada teman-teman sekalian.

Jangan Lupa SHARE/BAGIKAN dan SUBSCRIBE/FOLLOW/MENGIKUTI sebagai cara mendukung penulis dan developer SibatakJalanJalan.com untuk berkarya.

Terimakasih.

HORASSS...!
Bagikan:

Posting Komentar

Top Ads

Middle Ads 1